Bagaimana AI Dapat Meningkatkan Kualitas Sektor Publik

Penggunaan Artificial Intelligence (AI) mulai digunakan secara meluas dan meningkat. International Data Corporation (IDC) memperkirakan bahwa pasar kecerdasan buatan (AI) di seluruh dunia, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan, akan mencatat tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 18,6% pada 2022-2026 periode untuk mencapai angka $900 miliar pada tahun 2026.[1]

Menurut majalah Governing, pada tahun 2020 di Amerika Serikat sebanyak 53% pejabat negara bagian dan lokal yang disurvei memiliki beban dokumen yang berlebihan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut Deloitte, otomatisasi tugas pegawai pemerintah federal dapat menghemat antara 96,7 juta hingga 1,2 miliar jam per tahun. Studi Deloitte yang sama juga melaporkan bahwa otomatisasi dan AI memiliki potensi untuk menghemat antara $3,3 miliar dan $41,1 miliar.

Pemanfaatan AI menjadi menjadi relevan pada masa sekarang di berbagai sektor, termasuk sektor publik yang memiliki cakupan yang besar. Pekerjaan yang bersifat repetitif dan manual bisa dikerjakan oleh AI, sedangkan manusia jadi punya waktu lebih dalam melakukan hal yang memiliki nilai yang lebih besar.

Implementasi AI di Sektor Publik

AI dapat dimanfaatkan secara optimal di berbagai sektor publik. Seperti dalam sektor administrasi yang mana AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas admin yang semakin dikuatkan dengan proofreading dan editing yang memungkinkan untuk memastikan bahwa dokumen administratif ditulis dengan baik dan bebas dari kesalahan.

Pada sektor pendidikan, penggunaan AI memungkinkan murid dapat pengalaman belajar yang lebih personal. Dari data siswa, AI dapat menganalisis kecepatan dan kebutuhan belajar siswa. Dengan hasilnya, sekolah dapat mempersonalisasi garis besar kursus yang meningkatkan pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kelemahan siswa.

Selain dua sektor di atas, tentunya ada banyak contoh lain yang bisa memanfaatkan AI dalam mengoptimalkan hasil kerja. Beberapa negara telah menggunakan AI dalam sistem pemerintahannya, seperti Pemerintah Kanada yang mengharuskan lembaga menggunakan sistem apa pun yang dapat menghasilkan keputusan otomatis untuk menyelesaikan Algorithmic Impact Assessment (Penilaian Dampak Algoritmik) dalam bentuk kuesioner dengan menghitung skor risiko sehingga dapat menentukan tindakan apa yang harus diambil. 

Secara kebijakan juga telah dilakukan oleh beberapa negara dalam mengatur AI, seperti Pemerintah Spanyol yang menciptakan Badan Pengawasan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence Supervision Agency) yang independen atau Inggris yang telah mengeluarkan salah satu standar transparansi algoritmik nasional pertama di dunia.

Penguatan AI di Sektor Publik dengan 3P

Keberhasilan AI di sektor publik telah menunjukkan oleh OECD (2022) dalam 3P yang mendasar bagi pemerintah dalam menguatkan AI, yaitu person (manusia), partner (kemitraan), dan procurement (pengadaan).[2]

Pertama yaitu person (manusia) yang mana pemerintah perlu berinvestasi pada orang dan meningkatkan kapasitas internal mereka. Kecerdasan buatan tidak ada artinya tanpa kecerdasan manusia untuk melakukannya dengan benar. Prasyarat dasar untuk berinovasi dengan AI adalah memahami potensi penggunaannya di sektor publik. Tidak semua orang perlu menjadi ahli AI, tetapi memahami potensinya sangat penting. Di Finlandia, terdapat kursus gratis kursus untuk membantu warga negara dan pegawai negeri mendapatkan pemahaman yang kuat tentang AI.

Kedua adalah partner (kemitraan) pemerintah dengan mitra eksternal untuk memperkuat kapasitasnya. Kemitraan semacam itu dapat menghasilkan cara-cara baru untuk memecahkan masalah. Pemerintah Belgia melakukan kerjasama dengan perusahaan rintisan bernama CitizenLab untuk menggunakan AI dalam mengklasifikasikan dan menganalisis ribuan kritik dan saran yang dikumpulkan di platform partisipasi warga secara otomatis. Pegawai negeri kemudian dapat dengan mudah mengidentifikasi prioritas warga dan membuat keputusan yang sesuai.

Terakhir adalah procurement (pengadaan) yang efektif. Ini adalah alat kebijakan pusat yang dapat digunakan pemerintah untuk katalisasi inovasi dan mempengaruhi pengembangan solusi yang selaras dengan kebijakan pemerintah dan nilai-nilai yang mendasari masyarakat. Pegawai negeri perlu mempelajari praktik dan pendekatan pengadaan baru. Pemerintah Chili dapat menjadi contoh dengan membantu pegawai negeri nya memanfaatkan pendekatan yang lebih inovatif untuk pengadaan publik, dan memenuhi kebutuhan dan permintaan akan produk dan teknologi baru.