Presidensi G20 dan Momentum Akselerasi Transformasi Digital

Group of Twenty (G20) merupakan forum multilateral yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang dengan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.[1] Berdasarkan Riyadh Summit 2020, Indonesia terpilih menjadi pemegang Presidensi G20 tahun 2022 dan mengangkat tema Recover Together Recover Stronger.

Di bawah orkestrasi Indonesia, Presidensi G20 tahun 2022 hadir dengan tiga isu prioritas, yaitu Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital dan Ekonomi, serta Transisi Energi Berkelanjutan. Dirumuskannya Transformasi Digital sebagai salah satu isu prioritas tak bisa dilepaskan dari potensi ekonomi digital bagi percepatan pemulihan ekonomi. Keterlibatan Indonesia sebagai pimpinan Presidensi G20 mendorong terbukanya berbagai peluang baru bagi akselerasi transformasi digital guna mengoptimalisasi potensi ekonomi digital dalam negeri. 

Transformasi Digital dalam Presidensi G20 Indonesia

Terdapat empat pilar yang menjadi fokus pembahasan, yaitu Digital Infrastructure, Digital Economy, Digital Governance, dan Digital Society, yang termanifestasi menjadi sejumlah tema bahasan dalam rangkaian agenda Presidensi G20. Salah satunya melalui Digital Economy Working Group (DEWG) sebagai kelompok kerja yang diberi mandat untuk memajukan pembahasan ekonomi digital lintas sektor dan mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.[2]

DEWG G20 fokus membahas tiga isu prioritas, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, literasi digital dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara. Selain itu, DEWG G20 berkolaborasi dengan Industry Task Force (ITF) yang terdiri dari 40 perusahaan platform digital di Indonesia, seperti Bukalapak dan GoTo.

Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menampilkan lanskap transformasi digital Indonesia dari berbagai sektor, yaitu digital infrastructure, digital governance, digital economy, dan digital society, yang dapat ditemui pada pameran ITF-DEWG sebagai rangkaian pertemuan 4th DEWG Meeting G20.[3]  Pameran tersebut memfasilitasi delegasi negara anggota G20 dan ITF-DEWG untuk berinteraksi, membangun jejaring, dan membuka peluang menjalin kemitraan antar stakeholder. 

Upaya digitalisasi sektor-sektor krusial juga dibahas dalam forum-forum G20 lainnya. Agriculture Working Group (AWG) membahas digital agri-preneurial, EMPOWER G20 mendiskusikan strategi membangun ketahanan digital dan keterampilan masa depan bagi perempuan, sedangkan Education Working Group (EdWG) mengusung isu Digital Technology in Education.

Sejumlah engagement group turut membahas isu transformasi digital, seperti B20 yang fokus mendiskusikan Digital for Economic Health and National Resiliency, Digital Infrastructure and Platforms, Digital Entrepreneurship, dan Ensuring Safety in Digital Spaces,[4] sementara Y20 merumuskan transformasi digital sebagai isu prioritas dalam rekomendasi hasil KTT Y20.[5]

Pembahasan isu transformasi digital dalam berbagai forum semakin menunjukkan komitmen dan menggarisbawahi kesadaran para aktor utama dalam mewujudkan digitalisasi di sektor-sektor krusial. 

Presidensi G20 Indonesia Mendorong Percepatan Transformasi Digital

Urgensi pembahasan beragam isu transformasi digital dalam forum G20 sejalan dengan pemanfaatan teknologi yang diorientasikan sebagai katalisator pemulihan ekonomi global pasca krisis pandemi COVID-19. Setiap stakeholder, baik kementerian maupun lembaga, telah memetakan isu-isu transformasi digital pada ranah kewenangannya untuk diperjuangkan di diskusi multi-aktor dalam forum G20. 

Diskusi di G20 yang melibatkan antar negara anggota, negara terundang, dan multi-aktor, diharapkan dapat melahirkan solusi bagi permasalahan global transformasi digital, utamanya dalam hal akses infrastruktur teknologi serta optimalisasi pemerintahan dan ekonomi digital. Pertemuan dengan para negara anggota G20 mendorong lahirnya kemitraan internasional dan menjadi wadah pertukaran pengetahuan terkait strategi transformasi digital yang diterapkan oleh negara global leader, seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Singapura sebagai negara terundang. 

Forum G20 memfasilitasi pemerintah Indonesia untuk menggali berbagai wawasan dan pengetahuan baru guna mewujudkan transformasi digital. Praktik terbaik dari para global leader menjadi masukan untuk menghasilkan strategi dan kebijakan transformasi digital yang komprehensif guna mencapai keberhasilan yang sama. Adanya pertukaran pengetahuan mengenai ragam capaian dan pengalaman dari para global leader,menjadi tolak ukur untuk melihat potensi dan peluang Indonesia dalam melakukan adopsi teknologi.

Selain itu, Forum G20 juga mendorong penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta (public-private partnership) yang menyoroti pentingnya private sector engagement sebagai cara efektif mencapai tujuan kebijakan nasional transformasi digital. Kemitraan antara sektor publik dan swasta ditujukan sebagai alternatif pendanaan untuk menunjang keberlangsungan agenda digitalisasi. Hal ini diakibatkan keterbatasan APBN yang  menimbulkan adanya funding gap yang harus dipenuhi. Terakhir, keterlibatan sektor swasta juga mendorong adanya pertukaran ilmu dan pengalaman keahlian digital dan inovasi teknologi, serta kolaborasi dalam akselerasi kecakapan digital masyarakat. 

Presidensi G20 Jerman pada tahun 2017 berhasil melahirkan inisiatif #eSkills4Girls untuk meningkatkan akses dan partisipasi perempuan di bidang teknologi, salah satunya #eSkills4Girls Hackathon[6], yang merupakan sesi kerja intensif di Eropa Timur, Amerika Selatan, Afrika Timur, dan Asia Selatan. Program ini melibatkan Google untuk memberikan dukungan finansial, melakukan pelatihan dan bimbingan, serta menyediakan wadah guna menghubungkan lulusan dengan calon pemberi kerja.

Program #eSkills4Girls Hackathon menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan kurikulum untuk melatih perempuan dalam pengembangan perangkat lunak dan data science. Berkaca dari keberhasilan tersebut, melalui perhelatan Presidensi G20, pemerintah Indonesia dapat mengoptimalisasi peluang kerja sama baru dengan sektor swasta untuk mengejar ketertinggalan digitalisasi.

Lebih jauh, Presidensi G20 menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan isu digital di level nasional guna menstimulasi lahirnya strategi transformasi digital yang komprehensif. Dalam hal ini, isu transformasi digital yang disoroti dalam Presidensi G20 dapat mempercepat penyusunan berbagai kebijakan nasional transformasi digital. Hal ini penting sebagai upaya perbaikan tata kelola digitalisasi nasional mengingat masifnya sorotan internasional terhadap lanskap digitalisasi Indonesia. Salah satu yang dapat diamati adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pondasi menciptakan ekosistem siber yang aman. 

Melalui rapat Paripurna DPR RI pada 20 September 2022, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Juru bicara Menteri Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, menegaskan bahwa sebagai pemegang Presidensi G20 yang mengusulkan isu tata kelola data global pada Digital Economy Working Group G20, Indonesia harus memperkuat regulasi nasional tentang tata kelola data.[7] Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20 telah berhasil mendorong percepatan penyusun kebijakan strategis nasional dalam transformasi digital.