Solusi-solusi digital DDP dikerangkai dalam enam program kerja: pengenalan data digital dan indikatornya, pengembangan ekonomi digital, peningkatan inklusi digital, penguatan keamanan siber, penerapan pemerintahan digital, dan pengarusutamaan digital.[1]
Pengenalan Data Digital dan Indikatornya
DDP berusaha untuk mendorong penerapan pembuatan kebijakan berbasis data—termasuk dengan membangun sistem big data— dan indikator di negara berkembang yang menjadi penerima manfaatnya (selanjutnya akan disebut sebagai negara klien). Negara Afrika Barat, Niger, mendapatkan bantuan transfer teknologi dan pengetahuan geospasial dalam bentuk pemetaan pengungsi dengan menggunakan data pembayaran jaringan internet telepon genggam.[2]
Pengembangan Ekonomi Digital
Program DDP berikutnya adalah penyediaan bantuan teknis bagi negara klien sehingga negara klien mampu memiliki regulasi yang mendukung peningkatan kompetivitas perekonomian digital. Pada tahun 2018, DDP membuatkan pemerintah Mesir sebuah peta jalan sampai tahun 2025 untuk pengembangan sektor industri teknologi informasi dan komunikasi di negara Afrika Utara tersebut.[3]
Akses Internet untuk Semua
Program DDP yang ketiga adalah penyediaan bantuan teknis untuk membantu negara klien memperluas cakupan jaringan internetnya. Pada tahun 2019, Namibia menggunakan jasa DDP untuk melakukan analisis geospasial mengenai wilayah mana saja yang perlu diberikan insentif ekonomi sehingga pasar mereka dapat berkembang. Kemudian, Namibia juga menggunakan jasa DDP untuk menentukan kebijakan dan model finansial terbaik dalam pembangunan infrastruktur internet di wilayah rural dan meningkatkan inklusi digital masyarakatnya.[4]
Penguatan Keamanan Siber
Program DDP yang keempat adalah penyediaan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas keamanan siber dari negara klien. Pada tahun 2016, DDP menyelenggarakan program study tour untuk pemerintah negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah agar bisa melihat dan mempelajari teknologi digital yang dimiliki negara-negara anggota DDP.[5]
Pengembangan Pemerintahan Digital
Program kelima DDP adalah penyediaan bantuan teknis berupa penguatan kepemimpinan berbasis digital, pengembangan arsitektur dan tata kelola digital, pembuatan platform analisis data, dan penerapan interoperabilitas antar sistem teknologi informasi lembaga pemerintah. Pada tahun 2018, DDP melakukan penilaian atas kesiapan penerapan e-government di Kyrgyzstan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi desain teknis dalam pelaksanaan e-government di sana.[6]
Pengarusutamaan Teknologi Digital
Program terakhir DDP adalah penyediaan bantuan teknis berupa digitalisasi kehidupan sehari-hari manusia seperti pertanian, kesehatan, dan transportasi. Pada tahun 2016, DDP membuat seperangkat peralatan digital (digital toolkits) yang bisa menghimpun, menganalisis, dan melaporkan data-data mengenai aktivitas-aktivitas sektor transportasi.[7]
Pembentukan DDP dan keenam programnya merupakan salah satu langkah yang sudah dilakukan komunitas internasional untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Dengan mengenalkan dan mendorong penerapan solusi-solusi digital yang mampu menghasilkan luaran secara cepat dan akurat, negara berkembang yang menjadi klien DDP diharapkan mampu membangun masyarakatnya secara lebih efektif dan efisien.
Contoh-contoh inisiatif yang telah dipaparkan dalam penjabaran di atas sepatutnya dapat direplikasi pula di negara-negara berkembang lainnya, sehingga semakin banyak negara-negara berkembang yang siap menghadapi berbagai tantangan global dengan solusi-solusi digital yang inovatif.
