IoT dalam Penerapan e-Government di Indonesia

Kala mendengar istilah e-Government, maka sepintas yang ada di pikiran kita pada umumnya adalah aplikasi-aplikasi pemerintah, jaringan internet pemerintah atau website pemerintah. E-Government kerap kali hanya di identikkan dengan teknis teknologi informasi yang digunakan untuk menyokong pemerintahan, padahal e-Government memiliki konsep yang lebih luas. 

Secara konseptual, Bank Dunia menjelaskan bahwa e-Government adalah transformasi relasi atau pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau pemerintah dengan sektor swasta menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, tidak bisa hanya diterjemahkan hanya dengan pembuatan aplikasi atau website. Lalu bagaimana e-Government yang baik?

Peran Top Level Manajemen menjadi Kunci 

Realitanya, selama ini pemerintah  lebih berfokus pada teknologinya saja tanpa memperhatikan transformasi relasi yang dihasilkan. Seharusnya, pemerintah menciptakan e-Government yang dapat melakukan perubahan pola pelayanan publik dengan memanfaatkan karakteristik teknologi informasi yang berkembang  saat ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih efisien dimanapun dan kapanpun.

Penerapan e-Government memerlukan perubahan pola relasi antara pemerintah dengan stakeholder sehingga sangat membutuhkan peran top level manajemen dalam pengambilan kebijakan terhadap transformasi relasi tersebut.[1] Transformasi relasi akan membutuhkan perubahan kebijakan, perubahan aturan dan perubahan budaya kerja.  Perubahan –perubahan tersebut memerlukan ‘kekuatan’ yang dimiliki oleh top level manajemen. 

Hal tersebut diperlukan karena penerapan e-Goverment yang dapat merubah pola relasi antara pemerintah dengan stakeholder memerlukan kebijakan dan payung hukum supaya direalisasikan dengan aman. Oleh sebab itu implementasi e-Government memerlukan figur pemimpin yang mampu dan punya kemauan untuk mengadopsi teknologi informasi dalam menjalankan organisasinya atau yang lebih dikenal sebagai  e-leadership. Dengan adanya peran strategis top level manajemen maka manfaat yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik.  

Dampak yang diharapkan dari E-Government 

Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat, seperti informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari mana saja, tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah. 

Terjadi peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik karena keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidakpercayaan dari semua pihak kepada pemerintah.  

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya dan berpotensi berperan aktif untuk ikut serta dalam program sesuai dengan informasi yang didapatkan. 

Adanya e-Government diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada pada lokasi fisik yang sama.[2]

Hambatan Penerapan E-Government

Pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan juga menjadi hambatan untuk pengembangan e-Government pada masing-masing instansi. [3]

Beberapa E-Government di Indonesia

Pemerintah Pusat telah berupaya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government Indonesia. Salah satu pemerintahan daerah yang telah menerapkannya adalah Pemerintah Provinsi Riau yang telah menjalankan e-Government sejak 2015. [4] Portal resmi Pemerintah Daerah Riau juga menjaring seluruh informasi mulai dari pajak hingga laporan kerusakan jalan dan infrastruktur.

Portal resmi ini juga memiliki kanal transparansi anggaran, produk hukum, informa berbagai program ke masyarakat, bahkan termasuk informasi titik panas dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran lahan dan kabut asap yang rutin terjadi di Riau. 

Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi pemerintahan Republik Indonesia turut mendukung terwujudnya e-Government. Pada tahun 2019, membentuk OA Kemenkeu yang merupakan salah satu aplikasi milik Kementerian Keuangan yang telah terintegrasi. Adapun definisi OA Kemenkeu adalah suatu proses digitalisasi kegiatan organisasi yang bersifat umum, seperti arsip, kepegawaian, aset, dan kolaborasi/komunikasi, seperti persuratan, surat elektronik, chatting, video conference yang dilakukan oleh seluruh pegawai. [5]

Penerapan e-Government yang menghendaki transformasi relasi atau pola hubungan pemerintah dengan stakeholders menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah. Bukan hanya mengenai kecanggihan teknologi dari sebuah aplikasi, namun bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan secara efisien oleh masyarakat. Oleh karena itu, ini perlu diselesaikan secara struktural, seperti e-Government dari Pemerintah Daerah Riau dan Kementerian Keuangan yang dapat dikaji lebih dalam.