Teknologi | Artificial Intelligence

Membaca Ambisi Pemerintah Indonesia dalam Implementasi AI

Nabil Fiady / Amelinda Pandu 21 Jul 2022. 4 min.

Saat ini, artificial intelligence (AI) menjadi sebuah trend di tengah era disrupsi digital dimana terjadi inovasi dan perubahan secara besar-besaran perihal sistem, tatanan, dan lanskap yang ada ke cara-cara baru, tidak terkecuali dalam lingkup pemerintahan.

Di beberapa negara maju, AI menjadi sebuah variabel utama untuk masa depan pemerintahan, baik dalam keperluan formulasi kebijakan publik berbasis bukti, administrasi pemerintahan, digitalisasi pelayanan publik, hingga mendukung sektor-sektor lainnya. Dengan kata lain, AI memiliki potensi besar untuk merubah operasionalisasi pemerintahan di negara yang fokus terhadap implementasi transformasi digital.

Berkaca dari Amerika Serikat (AS), investasi pemerintah pada sektor AI tumbuh sekitar 54,3% pada tahun 2021 dan berhasil mengefisiensi anggaran sebanyak $40 miliar dengan meningkatkan digitalisasi pelayanan publik serta data driven decision making atau pengambilan keputusan berbasis data bukan spekulasi.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menggunakan AI untuk mengembangkan sektor kesehatan, sosial, transportasi, militer, dan keamanan siber. Alhasil 92% masyarakat melaporkan bahwa peningkatan layanan digital akibat AI berdampak positif pada pandangan atau public trust mereka kepada pemerintah sehingga Pemerintah AS rela melakukan investasi besar-besaran pada teknologi ini.[1]

Akan tetapi dibalik keberhasilannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi Pemerintah AS, salah satunya perihal effective use of data. Pasalnya 90% data yang dihasilkan selama beberapa tahun terakhir berubah menjadi dark data yang tidak dimanfaatkan dan tidak relevan.[2] Problematika tersebut disebabkan karena penggunaan AI sangatlah kompleks dan dinamis, serta ditambah dengan perlunya mentalitas digital bagi elemen pemerintahan.

Hal ini menandakan bahwa non technological issue menjadi fokus utama dalam mengembangkan AI di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, kesiapan pemerintah untuk AI bukan hanya soal pembelian dan pemasangan teknologi baru saja, melainkan diperlukan strategi effective use of data agar data asset dapat digunakan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran sehingga sifat transformatif AI dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang.

Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengadopsi AI

Meluasnya penggunaan AI di berbagai negara memicu Pemerintah Indonesia untuk mengadopsi peluang serupa. Salah satu upaya Indonesia untuk mengembangkan AI termuat dalam “Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045”. Pada dokumen tersebut, Pemerintah berusaha menyusun strategi nasional pemanfaatan AI melalui pendekatan yang holistik, memiliki definisi yang jelas, mempunyai sasaran yang terukur, dan mempertimbangkan solusi berupa ekosistem yang dapat mengorkestrasikan seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki Indonesia. 

Gambar 1. Kerangka Kerja Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia[3]

Pada titik ini, dikarenakan Indonesia memiliki sejuta peluang maka AI diharapkan bisa membantu Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tepat dan akurat hingga memberikan pelayanan terbaik di sektor publik. Kemudian Presiden Joko Widodo juga mengharapkan AI dapat memotong birokrasi yang menghambat investasi, mengefisiensi operasionalisasi pemerintahan, menciptakan robotika dan otomatisasi kognitif yang memungkinkan mesin mereplikasi tindakan dan keputusan manusia, serta membebaskan orang dari tugas manual untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan manusia yang unik.[4] 

Namun perlu diingat bahwa untuk menciptakan nilai AI yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah memerlukan rencana untuk menyiapkan talenta digital yang terampil dalam mengembangkan AI, kesiapan regulasi yang mengatur etika pemanfaatan AI, kesiapan infrastruktur komputasi dan data pendukung pemodelan AI, serta kesiapan industri maupun sektor publik dalam mengadopsi inovasi AI.[5]

Kemudian Pemerintah juga perlu mengelola data secara optimal agar dapat digunakan secara tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia.[6] Karenanya dalam mengimplementasikan strategi pengembangan AI, Pemerintah perlu memperhatikan dan memperhitungkan peluang maupun tantangan yang ada, serta turut menyelaraskan visi-misi pemanfaatan AI dengan kepentingan nasional sehingga bisa diimplementasikan di sektor dan bidang yang tepat.

Referensi

[1] Eggers, W. D., Schatsky, D., & Viechnicki, P. (2017, April 16). How Artificial Intelligence Could Transform Government. deloitte.com. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cognitive-technologies/artificial-intelligence-government-summary.html

[2] Nursaid, F. A. (2022, May 30). Pemanfaatan AI di Ranah Pemerintahan dan Sektor Publik. Komite.id. https://www.komite.id/2022/05/30/pemanfaatan-ai-di-ranah-pemerintahan-dan-sektor-publik/ 

[3] Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2020). Tingkatkan Produktifitas dan Pembangunan Nasional Melalui Kercerdasan Artificial. bppt.go.id. https://www.bppt.go.id/index.php/berita-bppt/tingkatkan-produktifitas-dan-pembangunan-nasional-melalui-kercerdasan-artificial#

[4] Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA). (2020, Juli). Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia: Tahun 2020-2045. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. https://ai-innovation.id/server/static/ebook/stranas-ka.pdf 

[5] Dilmegani, C. (2022, December 6). AI in Government: Examples, Challenges & Best Practices. research.aimultiple.com. https://research.aimultiple.com/ai-government/ 

[6] Point Star. (2022). Manfaat AI Bagi Pemerintah untuk Penyederhanaan Beban Kerja. https://www.pointstar.co.id/blog/manfaat-ai-bagi-pemerintah-untuk-penyederhanaan-beban-kerja/ 

Artificial IntelligencePemerintahKecerdasan Digital

Bagikan artikel ini:

← Kembali ke semua artikel

Artikel Terbaru