Penggunaan BBM bersubsidi di Indonesia dibatasi kuota dan segmentasinya hanya untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas nomor 4 tahun 2020. Namun menurut Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), terdapat lebih dari 240.000 liter pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi oleh SPBU di Indonesia selama Januari-Mei 2022.[8] Selain itu, seringkali terjadi antrian panjang BBM bersubsidi di beberapa daerah akibat distribusi yang tidak merata. Sejak Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 per liter pada awal April 2022, permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi (Pertalite) meningkat drastis.[9]
Terlepas dari pro dan kontra yang bergejolak di masyarakat, kebijakan ini memiliki banyak keuntungan terkait dengan manajemen distribusi bahan bakar. Setiap data digital yang terekam di aplikasi akan membentuk data yang terintegrasi dan meningkatkan transparansi distribusi komoditas yang akhir-akhir ini menjadi masalah serius di Indonesia. Selain itu, data yang terekam bisa menjadi pedoman yang akurat bagi para pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan program untuk komoditas terkait.
Digitalisasi di Negara Lain
Kebijakan digitalisasi distribusi komoditas bukannya tidak mungkin diimplementasikan di Indonesia berkaca dari pengalaman dari negara lain. Adopsi pembayaran digital telah dilakukan beberapa negara selama 2-3 tahun terakhir dan menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Di Korea Selatan, GS Caltex (perusahaan penyulingan utama di Korea Selatan) memperkenalkan layanan pembayaran digital online dengan menerima pembayaran kode QR mulai November 2020 dari e-wallet terbesar di Korea yaitu Kakao Pay, Naver Pay, PAYCO, dan Zero Pay.[10] Pada tahun 2021, teknologi ini telah diimplementasikan di 1.450 pom bensin di Korea.
Di Malaysia juga telah memperkenalkan e-payment melalui kerjasama antara Petronas (perusahaan minyak terbesar di Malaysia) dan Setel (aplikasi e-payment) sejak awal 2020.[11] Sekarang adopsi digital ini telah diterapkan di lebih dari 1.000 pom bensin Petronas di seluruh Malaysia dengan menerima pembayaran melalui kode QR e-wallet dan kartu kredit.
Kunci output dari inovasi adalah penerimaan dan kemudahan untuk masyarakat. Maka banyaknya keuntungan dari skema inovasi ini sebaiknya diperkaya dengan kerjasama yang lebih luas dan solusi untuk berbagai segmen masyarakat. Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan strategi yang harus dilakukan untuk mengantisipasi isu yang dihasilkan dari kebijakan ini. Antara lain isu aksesibilitas dan isu perlindungan data.
Pertama, pemerintah dapat menjalankan program secara bertahap untuk segmen masyarakat yang melek digital terlebih dahulu. Kemudian pemerintah secara bersamaan bekerjasama dengan stakeholder terkait meningkatkan literasi digital untuk segmen yang tidak memungkinkan untuk menerima program MyPertamina.
Kedua, pemerintah dapat memperbaharui sistem data yang digunakan dalam aplikasi MyPertamina dengan enkripsi end-to-end atau sistem keamanan data lainnya yang menjamin perlindungan hak privasi pengguna dan mencegah adanya pelanggaran keamanan siber. Kemudian melaksanakan sosialisasi untuk membuat masyarakat mengetahui sistemnya serta membuat mereka merasakan customer experience yang aman.
